Sistem Pemerintahan Indonesia

Oleh FORKOM FH UNPAS

Thursday, 26 March 2015

Bagikan :

Tweet

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :

1.Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2.Sistem Konstitusional.

3.Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4.Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6.Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7.Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen.

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) .

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.

6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan mentri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.

Dari referensi diatas, dapat saya simpulkan, bahwa sistem pemerintahan yang digunakan oleh indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial, dengan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden sekaligus. Sebelumnya presiden dipilih secara lanngsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Dan presiden menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legeslatif. Disini kabinet bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan preside tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dimana daalm sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif lebih tinggi dibandingkan kekuasaan legeslatif. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan parlementer, legeslatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan eksekutif.

Sistem pemerintahan pada suatu nagara tentu dapat dipengaruhi dengan kondisi sosial, politik, dab budayanya yang menjadikan suatu negara memiliki ciri yang khas yang membedakannya dari negara lain. Ciri tersebut yang saya maksud dapat berarti dasar negara. Yang mana dapat digunakan sebagai filter oleh suatu negara dalam berpandangan. Memilah mana yang baik dan dapat diterapkan untuk memajukan bangsanya, atau apa apa saja yang harus dicegah yang dipandang tidak etis bagi budayanya. Sehingga suatu sistem pemerintahan pada intinya tergantung pada mereka yang menjalankan dan mereka yang menentukan

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Tag : PKN, SEMESTER 1