Hukum Pertanggungan

Oleh FORKOM FH UNPAS

Sunday, 29 March 2015

Bagikan :

Tweet

Salah satu materi hukum dagang ialah hukum pertanggungan yang dari waktu ke waktu perkembangannya demikian pesat di Indonesia.

Pertanggungan ialah :  suatu perjanjian timbal balik , dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri  kepada seorang tertanggung , dengan menerima suatu premi  untuk memberikan suatu penggantian kerugian  kepadanya, karena suatu  kerusakan atau kehilangan  atau kehilangan keuntungan  yang diharapkan yang mungkin akan dideitanya, karena suatu peristiwa tak tentu ( onzeker voorval ).( Pasal 266 KUH Dagang).

Di dalam KUH Dagang pasal 247 dibedakan beberapa jenis pertanggungan  yaitu :

1.Pertanggungan terhadap  bahaya  kebakaran

2.Pertanggungan terhadap bahaya  yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen ;

3.Pertanggungan jiwa ;

4.Pertanggungan terhadap bahaya laut ;

5.Pertanggungan terhadap bahaya yang  mengancam  pengangkutan di darat dan di perairan darat.

Disamping itu dikenal pula beberapa istilah pertanggungan  yaitu :

1.Pertanggungan di bawah nilai penuh ( onderverzekering ); pasal 253 ayat 2

2.Pertanggungan premier resque pasal 253 ayat 3

3.Reasuransi  pasal 271 KUH.D;

4.Pertanggungan persekutuan ( gemeenschaps verzekering ) pasal 278 KUH-D;

5.Pertanggungan saling menanggung  (ondelinge verzekering)

Selain itu terdapat juga jenis pertanggungan yang tidak disebut dalam undang undang , tapi banyak dipraktikkan, yaitu :

1.Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran ( verzekering tegen  diefstal en inbraak );

2.Pertanggungan terhadap kerugian perusahaan ( verzekering tegen bedrijfsschade) ;

3.Pertanggungan kecelakaan ( ongevallenverzekering );

4.Pertanggungan tanggung jawab terhadap pihak ketiga ( third party liability);

5.Pertanggungan kredit ( credietverzekering ).

Di Indonesia banyak dijumpai usaha pertanggungan atau asuransi antara lain :

1.Asuransi kebakaran ;

2 Asuransi Pengangkutan laut ;

3.Asuransi pengangkutan sungai, daratan, dan udara ;

4.Asuransi kendaraan bermotor ;

5.Pertanggungan jumlah/ asuransi jiwa

6.Pertanggungan kecelakaan diri.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Tag : hukum dagang, SEMESTER 4