Bentuk-bentuk dan Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Oleh FORKOM FH UNPAS

Friday, 27 March 2015

Bagikan :

Tweet

1.Tunggal (satu perbuatan saja)

misalnya pencurian biasa (362 KUHP)

2. Alternatif

saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata

“ATAU”...

misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP) 

Alternatif bukan kejahatan perbarengan

3. Subsidair

 diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan

 digunakan dalam TP yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP.

 contoh. Lazimnya untuk pembunuhan berencana menggunakan paket dakwaan primer: 340, subsidair: 338, lebih subsidair: 355, lebih subsidair lagi 353.

4. Kumulatif

141 KUHAP:

 Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama

 Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut

Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan

Bentuk dakwaan Kumulatif

1.Berhubungan dengan concursus idealis/ endaadse samenloop

perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (63 (1)KUHP)

misal: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (359) dan satu luka berat (360)

2.Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling)

Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali 

misal perkosaan terhadap anak dibawah umur (287) dilakukan secara berlanjut (64 (1) KUHP)

3.Berhubungan dengan concursus realis/ meerdadse samenloop (65 KUHP)

 melakukan beberapa tindak pidana

 Pidana pokoknya sejenis

 Pidana pokoknya tidak sejenis

 Concursus kejahatan dan pelanggaran

 Gabungan antara alternatif dan subsidair

 misal: pembunuhan berencana (340) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (339), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (362)

4.Gabungan TP khusus dan TP umum.

Kumulatif penganiayaan dan KDRT.

PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

A.VOEGING

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHAP):

a.beberapa tindak pidana; 

b.beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih;

c.belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.

B.SPLITSING

Selain penggabungan perkara, PU juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (142 KUHAP). Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU.

Dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:

karena tidak cukup bukti

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

perkara ditutup demi hukum

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Tag : hukum acara pidana, SEMESTER 4