Badan Usaha Milik Negara

Oleh FORKOM FH UNPAS

Sunday, 29 March 2015

Bagikan :

Tweet

Dasar hukumnya :UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan    PP no. 41 tahun 2003

Di Indonesia, BadanUsahaMilik Negara adalahbadanusaha yang sebagianatauseluruhkepemilikan  sahamnyadimilikioleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaannirlaba yang bertujuanuntukmenyediakanbarangatau jasa bagimasyarakat.

Demi  pengelolaan yang lebih profesional maka  Pemerintah secara bertahap dan  terusmenerus  telahmelakukan  reformasi  terhadap  BUMN,  telahmelakukanperubahanmendasar pada kepemilikannyadenganmembuat BUMN tersebutmenjadiperusahaanterbuka yang sahamnya bisa dimilikiolehpublik. Contohnyaadalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.    Sejaktahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikanpengelolaannyaoleh Kementerian BUMN, yang dipimpinolehseorang Menteri BUMN.

Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

1.  PerusahaanPerseroan (Persero)

Perusahaanperseroadalah BUMN yang berbentukperseroanterbatas (PT) yang modal/sahamnyapalingsedikit 51% dimilikiolehpemerintah, yang tujuannyamengejarkeuntungan. Maksud dan tujuanmendirikanperseroialahuntukmenyediakanbarangdanatau jasa yang bermututinggi dan berdayasaingkuat dan mengejarkeuntunganuntukmeningkatkannilaiperusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

•Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden

•Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan

•Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang

•Modalnya berbentuk saham

•Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaannegara yang dipisahkan

•Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris

•Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah

•Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas

•RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan

•Dipimpin oleh direksi

•Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan

•Tidak mendapat fasilitas negara

•Tujuan utama memperoleh keuntungan

•Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

•Pegawainya berstatus pegawai swasta

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

•Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN

•Persero yang bergerak di bidang hankam negara

•Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat

•Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

2.Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

•memberikan pelayanan kepada masyarakat

•merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah

•dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan

•status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

•Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI)

•Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.  Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

3.Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

•Melayani kepentingan masyarakat umum.

•Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.

•Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

•Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

•Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

•Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, PerumANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public  Dapat menghimpun dana dari pihak

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN:

•Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

•Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.

•Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.

•Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.

•Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Silahkan untuk Memberi komentar dan Masukan bagi terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan fh unpas

Tag : hukum dagang, SEMESTER 4